Sergey Panteleyevich Mavrodi

1955                       :  dilahirkan di Moscow

1988                       :  Mendirikan MMM bersama saudara2nya, Vyacheslav Mavrodi dan Olga

        Melnikova. Perusahaan yang mengimpor komputer dari Korea.

1990                       :  Berubah dari perusahaan importir menjadi perusahan yagn bergerak di bidang

        keuangan dan menawarkan profit yang tinggi.

1994                       :  MMM melejit dengan depositor jutaan penduduk Rusia dan jutaan ruble, namun

          terjadi ketegangan dengan pihak berwenang.

1994                       :  Mavrodi terpilih menjadi wakil di Duma (DPR-MPRnya Rusia) dan memperoleh

          kekebalan hukum.

1995                       :  Kekebalan hukum dicabut.

1997                       :  MMM dinyatakan bangkrut, uang diambil pihak berwenang, dan Mavrodi menjadi

          buronan.

1998                       :  Meluncurkan rencana lain, kali ini menggunakan internet, yang disebut Stock

         Generation

2000                       :  SG di shutdown SEC.

2003                       :  Tertangkap di Rusia atas tuduhan paspor palsu dan penggelapan pajak.

April 2007              :  Dinyatakan bersalah dan dihukum 4½ tahun penjara

May 2007               :  Dibebaskan, karena sudah menjalani seluruh hukuman.

Januari 2011           :  Meluncurkan skema baru, MMM 2011.

Mei 2012               :  MMM 2011 dishutdown oleh pihak berwenang.

Juni 2012               :  Meluncurkan skema baru, MMM 2012.

2013                      :  Piramida MMM 2012 menyebar dengan memanfaatkan celah hukum.

Mavrodi lahir pada 11 Agustus 1955, di Moskow. Ayahnya, Panteley Andreyevich Mavrodi, setengah Ukraina, setengah Yunani dan bekerja sebagai tukang. Ibunya, Valentina Fyodorovna, berasal dari wilayah Vladimir, dia adalah seorang ekonom.

Sergey Mavrodi lahir dengan penyakit jantung bilateral, dan para dokter memperkirakan bahwa dia hanya akan hidup maksimal hingga usia 18 tahun. Meskipun demikian, Mavrodi adalah anak yang sangat aktif di

Bila uang yang maha berkuasa

    Dalam beberapa pekan terakhir ini, anggota DPR sedang hangat-hangatnya membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) agar menjadi UU Pemilu. banyak persoalan yang menyebabkan pembahasan itu begitu njelimet, ruwet, dan tambah mumet. Tujuan utamanya adalah demi kesempurnaan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, bebas, jujur, dan adil.
    Namun dari keinginan untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilihan umum, ternyata banyak kepentingan masing-masing partai yang diupayakan bisa terakomodasi dalam UU Pemilu yang direncanakan rampung pembahasannya pada Maret 2012 mendatang itu. Sebut saja soal pembagian daerah pemilihan (dapil), bilangan pembagi pemilih (BPP), jumlah keterwakilan atau ambang batas di parlemen, sistem pemilu, dana kampanye, persyaratan kampanye, dan lain sebagainya.
    Masing-masing pihak, baik anggota DPR yang berasal dari kelompok partai kecil (suara minoritas) maupun parpol besar yang banyak mengantarkan wakilnya melenggang ke Senayan, saling ngotot  dan adu kuat adu argumentasi mempertahankan dan memasukkan kepentingannya. Alih-alih untuk kepentingan yang lebig besar, ujung-ujungnya kekuasaan dan uang semata.
    sudah menjadi rahasia umum tentang apa tujuan masing-masing orang yang bergabung ke partai politik dan kemudian menjadi calon wakil rakyat. Apa tujuan mereka yang mencalonkan dirimenjadi bupati, wali kota, gubernur, ataupun jabatan publik lainnya? Benarkah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak agar

Jangan salahkan Rakyat Papua !

Saya masih ingat, kejadiannya sekitar tahun 2001. Waktu itu Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua, datang ke kantor Metro TV. Theys ditemani sejumlah anggota PDP termasuk Sekjen PDP Taha Alhamid.

Theys dan kawan-kawan mengajak Metro TV membuka stasiun di Papua. “Selama ini kami menilai Metro TV obyektif dalam memberitakan apa yang terjadi di Papua,” ujarnya. PDP sudah menyediakan dana Rp 5 miliar dan tanah di daerah Sentani. “Melalui Metro TV, kami juga ingin meluruskan sejarah,” ujar Taha Alhamid. “Apa benar dalam Penentuan Pendapat Rakyat 1969 seluruh rakyat Papua ingin masuk NKRI atau hasil Pepera waktu itu merupakan rekayasa.”


Saya mempertegas hasil yang ingin mereka capai dalam upaya “pelurusan sejarah” itu, “Jika dalam upaya meluruskan sejarah itu kemudian terbukti rakyat Papua dicurangi, apa yang akan terjadi?” “Nanti akan kami

Penjara Gayus

"Menjijikkan!" Itu komentar seorang praktisi hukum senior atas tingkah polah Gayus Tambunan yang bebas masuk keluar rumah tahanan, bahkan sampai pesiar ke Bali.

Ahli hukum ini mengaku kehilangan kata-kata melihat carut-marut pelaksanaan hukum di Indonesia akhir-akhir ini. “Logika saya, akal sehat saya, dan semua ilmu yang saya pelajari dan praktikkan selama ini tidak mampu menjelaskan fenomena hukum yang berkembang di negeri kita,” ujarnya. Ada perasaan masygul bercampur frustasi dalam nada suaranya.

Kegalauan yang sama tampaknya dirasakan banyak orang. Tiada hari tanpa berita yang menyiarkan kebobrokan pelaksanaan hukum di negeri  tercinta ini. Kasus melenggangnya Gayus dari rumah tahanan

Keteladanan

Di antara hingar bingar berita kasus Bank Century, berita kontroversi Mantan Kabareskrim Susno Duadji, dan juga berita tentang mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada satu berita yang membuat saya gusar dan tak habis pikir. Berita tentang pembangunan vila-vila di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, Bogor.

Ramai diberitakan banyak vila di sana yang tidak memilki izin. Padahal vila-vila itu berdiri di atas kawasan taman nasional yang dilindungi undang-undang. Di dalam berita itu disebutkan beberapa nama pemilik vila yang selama ini dikenal sebagai tokoh dan pemimpin.

Tapi bukan urusan perizinan itu yang membuat saya gusar dan prihatin. Melainkan alasan yang diberikan para pemilik vila. Alasan yang sampai detik ini mengganggu logika dan akal sehat saya. Seorang pemilik vila bersikukuh vilanya tidak melanggar aturan. Menurut sang pemilik vila yang mantan menteri, dia sudah lama mengajukan izin pendirian bangunan kepada Pemkab Bogor. Namun izin tak kunjung diberikan.

Lalu mengapa dia tetap membangun walau tanpa ijin? Alasannya sungguh mencengangkan. Menurut dia, tindakannya tidak salah karena di kiri dan kanan lokasi sudah banyak vila yang berdiri. “Mereka juga membangun tanpa izin,” ujar sang mantan menteri yang notabene  berpendidikan tinggi dan mengerti hukum.

Jika logika berpikir sang mantan menteri ini diikuti, akal sehat kita pasti jungkir balik. Bayangkan, suatu ketika

Hukuman mati

Walau disadari melanggar hukum, gerakan para Facebooker untuk menggalang suara guna menolak membayar pajak dapat dipahami. Kita sudah mu-ak dengan perilaku para koruptor. Apalagi setiap hari kita dicekoki berita terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan orang-orang “terhormat” di ne-geri ini.
Pada awal terpilih sebagai presiden republik ini, SBY mengumandangkan seruan perang terhadap korupsi. Jika belakangan ini berbagai kasus korupsi terungkap ke permukaan, maka ada dua sudut pandang yang berkembang di masyarakat.
Pertama, pandangan dari kalangan istana dan mereka yang pro-SBY. Kelompok ini dengan lantang mengatakan terbongkarnya berbagai kasus korupsi itu menunjukkan keberhasilan pemerintah melawan praktik-praktik korupsi di negeri ini. Artinya pemerintahan SBY sukses memerangi korupsi.
Pemahaman berbeda datang dari kalangan pengamat, praktisi bisnis, dan tentu saja para oposan. Terbongkarnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan birokrasi, aparat kepolisian, perbankan, dan juga wakil rakyat di DPR, menunjukkan kegagalan seruan perang terhadap korupsi.

Pemimpin Cengeng

Kekerasan di mana-mana. Setiap hari, tanpa sehari pun jeda, kita disuguhi kekerasan. Dari pagi sampai malam. Kebencian seakan menjadi wabah. Mulai dari para elite sampai dengan rakyat jelata. Kekerasan menyeruak di relung-relung istana, Gedung DPR, Gedung KPK, gedung pengadilan, markas polisi, kantor gubernur, kantor kelurahan, lapangan bola, kampus-kampus, desa-desa sampai ke kampung-kampung. Baik fisik maupun kata-kata.

Inilah wajah negeri kita. Wajah yang

Presiden USA-Kerajaan Eropa-Fir'aun Mesir,ada hubungan darah keluarga

Apakah Anda tahu bahwa 43 presiden AS membawa garis darah kerajaan Eropa ke dalam jabatannya? Sebanyak 34 diantara mereka adalah keturunan genetis dari satu orang, Charlemagne, Raja Frank yang kejam, hidup di abad 18. Dan 19 orang sisanya adalah keturunan langsung Raja Edward III dari Inggris. Kenyataannya, kandidat presiden dengan gen kerajaan selalu memenangkan setiap pemilihan presiden.

”Informasi ini berasal dari Burkes Peerage, yang merupakan buku silsilah bangsawan, yang berbasis di London. Setiap pemilihan presiden di Amerika, sejak dan termasuk George Washington sendiri di tahun 1789 hingga Bill Clinton, dimenangkan oleh kandidat dengan gen kerajaan Inggris dan Prancis. Sebanyak 42 presiden hingga Clinton, 33 diantaranya memiliki pertalian dengan dua orang: Alfred the Great, Raja Inggris, dan Charlemagne, raja Prancis paling masyhur. Beikutnya: 19 sisanya memiliki pertalian dengan Edward III dari Inggris, yang memiliki 2000 hubungan darah dengan Pangeran Charles. Hal serupa juga terdapat pada keluarga perbankan di Amerika.

George Bush (Bush senior-pen) dan Barbara Bush berasal dari garis darah yang sama – garis darah Pierce,